Kendaraan Dinas Dan BBM Non Subsidi

Ditulis oleh tsnd1, pada 01 Jun 2012, dilihat 275 kali komentar


Tanggal 1 Juni 2012 ini presiden menginstruksikan agar kendaraan dinas pegawai negeri dan BUMN dilarang menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Kendaraan dinas yang biasa digunakan untuk operasional di instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan pertamax alias bensin super.

Selama ini pertamax lebih sering digunakan pada kendaraan yang dianggap mewah, selain karena pemiliknya dikategorikan sangat mampu atau kaya, alasan lainnya bahwa mobil-mobil mewah menggunakan mesin yang canggih dan butuh pembakaran yang lebih baik dengan menggunakan pertamax.

Harga satu liter pertamax seringkali berubah, hari ini Rp.10500, besok Rp.10000 dan lusa bisa jadi Rp.10900. Sementara harga bensin/premium bersubsidi hingga kini masih Rp.4500 per liter. Jadi bisa dilihat bagaimana perbedaan harga antara kedua bahan bakar minyak tersebut.

Tidak heran jika bensin bersubsidi jadi plihan utama sebagian besar pemilik kendaraan di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan pembatasan penggunaan bensin bersubsidi pada kendaraan dinas pegawai negeri. Apakah instruksi pemerintah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Saat ini belum bisa dilakukan penilaian karena baru mulai akan dilaksanakan.

Kendaraan dinas yang digunakan pada instansi pemerintah dalam operasionalnya biasanya diberikan uang pembelian bahan bakar dan perawatan. Lalu setelah kendaraan tersebut diwajibkan untuk menggunakan pertamax, apakah uang pembelian bahan bakar juga mengalami kenaikan? Bagaimana cara mengetahui jika kendaraan dinas yang digunakan oleh PNS memang menggunakan bensin non subsidi?







Theopilus Sandy

Fotografer yang menikmati browsing beragam jenis media online. Terkadang mendapat ide tapi hanya berputar-putar di kepala. Ingin punya portal berita sendiri tapi gaptek dan tak punya cukup uang untuk memulainya.